Negeri Gila

NEGERI GILA

Oleh : Agil Arya*

Siapakah yang menjadi bertindak gila sekarang ini? Para pemimpinnya? Atau para rakyatnya? Ataukah sama-sama gila di negeri yang gila? Sudah pantas negeri ini memperoleh predikat gila, artinya tak terkendali, berbuat semaunya saja tanpa memikirkan akibat sesudahnya. Beginilah kondisi sekarang bangsa ini, semua unsur bertindak gila bukan hanya dari kalangan birokrat tetapi mengakar sampai ke rakyat.

Negeri ini mememg benar-benar sudah kehilangan jati dirinya sebagai negara pancasila, congkaknya negeri ini tidak bisa kita pungkiri lagi impian anak-anak bangsa yang polos kini berubah, bahkan mejadi koruptor menjadi suatu pilihan karena dengan menjadi koruptor bisa dengan mudah jalan-jalan seenaknya, ke singapura, columbia, bahkan ke semua negara-negara Eropa dan dengan leluasa pula bisa main wanita. Ya benar saja apa yang dikatakan waktu itu dalam tongkrongan malam (HIK) olah bapak-bapak separuh baya bahwa negeri ini memang negeri yang GILA, negeri yang gila mementingkan harta, tahta dan wanita. Sangat ironi ketika orang-orang yang jujur justru terkena gusur, artinya memang negeri ini tak mampu lagi untuk menampung orang-orang yang jujur.

Moment yang sebentar lagi yaitu PEMILU RAYA, dimana akan banyak para sarjana yang bertindak layaknya orang gila, watak binatangpun terselip di setiap insan politik, menghalalkan segala cara untuk meraih posisi teratas, saling sikut untuk memperbanyak pengikut, mendadak bertindak simpati untuk mengambil hati, bencanapun menjadi objek utama para politisi.

Seperti yang dikatakan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam Pengantar “Reformasi kepemerintahan dalam menghadapi era demokrasi dan pasar terbuka” bahwa sekarang masuk pada era demokrasi uang. Ketika berbicara soal etika politik, bahkan ekstremitas watak politisi pun diasosiasikan dengan “animal character”.

Etika dalam filsafat moral (Teichmen,1998) mempunyai tujuan menerangkan kebaikan dan kejahatan. Etika pilitik, dengan demikian, sebaliknya. Standar baik dalam konteks politik adalah bagaimana politik diarahkan untuk memajukan kerpentingan umum. Ketidakjelasan secara etis berbagai tindakan politik membuat fungsi politik penyalur aspirasi rakyat tidak berjalan sesuai komitment. Rusaknya sendi-sendi ini membuat wajah perpolitikan bangsa ini tidak peka terhadap aspirasi rakyat, karena uang lebih dipentingkan dari pada etika sebagai acuan dalam kehidupan politik.

Kembali lagi pada pemilu raya 2014 yang sebentar lagi akan dilangsungkan,yang katanya akan memakan biaya 15,4 Triliun. Bukan angka yang sedikit tentunya dan daintara alokasi-alokasi dana yang lain ternyata juga ada alokasi dana untuk program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik. Kita lihat saja perbaikan yang seperti apa yang akan dibawa. Apakah pemilu raya ini akan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang benar-benar bisa sebagai penyambung aspirasi rakyat yang jujur, amanah dan terpercaya apakah kembali menghasilkan pemimpin-pemimpin baru yang gila.

Dengan rahmat tuhan yang maha esa, Kami partai politik indonesia menyadari:korupsi adalah kejahatan luar biasa yang menghancurkan bangsa dan menyengsarakan rakyat. Kami,partai pilitik indonesia bertekad:mewujudkan kehidupan berpolitik yang bebas dari praktik korupsi dan menjadikan indonesia sebagai negeri yang bersih dari korupsi. Kami, partai politik indonesia berjanji:berperan secara aktif dalam gerakan pemberantasan korupsi dan tiak akan melakukan korupsi (sumber:majalah tempo edisi maret:2009).

Moment bersejarah diatas pada tanggal 25 februari 2009 adalah deklarasi anti korupsi partai politik di gedung KPK yang ditandatangani oleh 44 partai, termasuk partai partai besar yaitu Hanura yang ditandatangani oleh Wiranto, PAN oleh Sutrisno Bachir, Gerindra(Suhardi), Demokrat(Amir syamsudin), PPP(Surya dharma ali), PDI(Pramono Anung) dan PKS oleh Tifatul sembiring, seolah olah menjadi angin lalu dan sudah lewat begitu saja, entah lupa atau pura pura lupa, entah tuli atau benar benar tuli. Penghianatan terhadap Tekad dan janji partai politik indonesia ini menjadi bukti terkikisnya hati nurani para politisi.

Krisis moral, inilah yang sedang di alami oleh bangsa ini, krisis moral inilah yang menjadi permasalahan utama saat ini dan yang harus diperbaiki untuk pertama kali. Bukan hanya moral para politisi negeri tapi moral penduduk negeri ini. Para politisi kini tak canggung lagi untuk memperoleh kekuasaannya dengan berbuat hal yang licik, begitu juga kompetisi untuk meraih jabatan atau kekuasaan dengan akses uang yang begitu kuat, rasa malu dan rasa bersalah dengan mudah diabaikan. Pada intinya adalah modal, dengan modal yang banyak anggapan para politisi negeri untuk memperoleh hati rakyatpun bisa terjadi. Tukar saja semuanya dengan uang toh rakyat juga mau menerima dengan senang hati.

Adanya sebuah kepentingan, para politisi didanai oleh para pemilik modal dalam sebuah kempanyenya, agar misalkan jadi nanti pemilik modal bisa terlindungi. Andaikan ada calon presiden dan wakil presiden yang benar ingin memberantas korupsi, maka aku tak enggan untuk memilihnya. Persoalannya, Regulasi yang terjadi selama mata memandang dan telinga mendengar, bahwa tidak sedikit baik perda maupun peraturan pemerintah, hanya mengatur persoalan kecil atau pelanggaran yang kecenderungannya dilakukan oleh masyarakat umum (kelas bawah). koyoto: kebijakan tentang pornografi dan prostitusi, judi, miras, dan bahkan mungkin maling ayam.Bagaimana? super sekali bukan peraturan di negeri ini, hal sekecil apapun tetap memiliki peraturan.Pertanyaannya, mengapa demikian? siapa “si” yang membuat kebijakan baik tingkat pemerintah pusat maupun propinsi dan kabupaten? Siapa saja yang kebal dengan peraturan tersebut?

Buka hati, mata dan telinga wahai penduduk pribumi, akankah seperti ini hingga akhir nanti?? Sisakan negeri yang benar-benar murni untuk generasi setelah ini. Andai saja para politisi sudah tak mau untuk disuap maka sebenarnya indonesia masih bisa untuk berharap.

*Penulis Adalah Mahasiswa FH UMS & Ketua Umum IMM Komisariat FH UMS Cabang Kota Surakarta Periode 2013/2014